Sempat Dilegalkan, Akhirnya Ada Beberapa Undang-Undang yang Mengatur Tentang Larangan Bermain Judi

Sempat Dilegalkan, Akhirnya Ada Beberapa Undang-Undang yang Mengatur Tentang Larangan Bermain Judi. Dewasa ini, permainan judi mengalami perkembangan yang terus menanjak. Pemainnya pun bertambah setiap waktunya. Hal itu tentunya membuat permainan ini semakin dikenal oleh masyarakat. Masyarakat yang awalnya tabu pun sudah mulai ikut bergabung memainkannya.

Mereka kerap mengabaikan, bahwa permainan ini dilarang oleh negara. Bahwa, sudah ada undang-undang yang mengatur tentang pelarangan permainan judi ini. Namun, sebelum adanya pelarangan tersebut, permainan judi pernah legal di Indonesia.

Judi Resmi di Indonesia

Sebelum adanya larangan bermain judi, justru permainan ini dilegalkan. Bahkan, masyarakat pun sangat antusias terhadap permainan judi. Sekitar tahun 1960-an, permainan judi resmi ada di Indonesia atau dilegalkan. Di mana, pada tahun tersebut berkembang banyak sekali jenis undian berhadiah legal. Undian ini dikeluarkan oleh sebuah yayasan yang bernama Yayasan Rehabilitasi Sosial.

Yayasan yang dibentuk oleh pemerintah ini mengurusi segala bentuk hal sosial. Di mana, selalu diperlukan dana yang besar untuk bisa mengurusi hal-hal tersebut. Oleh sebab itu, undian berhadiah dipilih untuk bisa menutupi kekurangan dananya. Umumnya, undian ini akan dilakukan secara rutin setiap sebulan sekali. Menariknya, di tahun tersebut undian yang didapatkan bisa mencapai Rp. 500.000.

Setelah undian tersebut semakin terkenal, tidak ada larangan bermain judi. Justru, malah semakin banyak permainan judi lain yang berkembang sangat pesat. Pada saat itu, permainan judi lain yang berkembang tidak memiliki izin. Hanya saja, masyarakat mungkin tidak mengetahui tentang izin dari permainan tersebut. Permainan judi yang dimaksud adalah Lotere Buntut. Permainan yang mengharuskan pemain menebak dua angka terakhir undian dari yayasan di atas ini cukup menghibur masyarakat.

Pasalnya, dalam permainan lotere buntut, tidak ada aturan yang menyulitkan. Selain itu, seluruh kalangan masyarakat pun bisa mengikutinya. Dengan hadiah berkisar antara Rp. 60.000 – Rp 80.000 ini, lotere buntut terus bertebaran hingga mencapai pelosok-pelosok.

Menggemparkannya lagi, gubernur ibu kota pada saat itu bukannya membuat larangan bermain judi, tapi malah melegalkannya. Di mana, pada saat jabatan gurbernur dipegang oleh Ali Sadikin, permainan judi yang dilegalkannya bernama NALO atau Nasional Lotere. Pelegalan yang dilakukannya memiliki dasar, yaitu Undang-Undang No. 11 tahun 1957. Undang-undang tersebut memuat tentang tanggung jawab pemerintah terhadap daerahnya sendiri. Di balik pro konranya pelegalan yang dilakukan oleh Ali Sadikin ini, ternyata dia merupakan gubernur yang bisa membangun ibu kota lebih baik lagi.

Setelah adanya berbagai macam pelegalan tersebut, masyarakat semakin antusias terhadap undian hadiah dari pemerintah dan jenis judi lainnya. Namun, Presiden Soekarna menganggap bahwa permainan tersebut justru bisa merusak moral bangsa. Oleh sebab itu, presiden mengeluarkan keppres No. 113 tahun 1965. Adanya keppres dan pengelolaan tidak baik pada sistem pengundian, maka undian yang diadakan oleh pemerintah pun ditutup.

Hanya saja, sebenarnya larangan bermain judi tidak benar-benar ditegakkan dan yayasan tersebut tidak benar-benar ditutup. Yayasan itu sebenarnya berganti nama Badan Usaha Undian Harapan pada tahun 1978. Di mana, program yang dilakukannya adalah sumbangan dermawan sosial. Nantinya, badan usaha tersebut akan mengeluarkan sebuah kupon undian berhadiah yang diundi sebanyak dua minggu sekali.

Omset yang didapatkan dari undian ini bisa mencapai kurang lebih 1 triliun rupiah setiap tahunnya. Hingga tahun 1985, sekitar 2,5 milyar uang hasil undiannya dipakai untuk keperluan sosial dan kemanusiaan.

Padatahun-tahun tersebut, berbagai macam permainan judi berkembang semakin pesat. Bahkan, pemerintah bukan membuat larangan bermain judi, malah melegalkan porkas atau pekan olahraga dan ketangkasan. Pemerintah menganggap bahwa porks berbeda dengan permainan judi yang menebak angka. Di sini, pemain hanya menebak menang, kalah atau seri saja dan batasan usia dari pemainnya pun minimal 17 tahun. Penyebaran dari porkas ini hanya sampai tingkat kabupaten saja.

Pelegalan dari porkas sendiri banyak ditentang oleh masyarakat. Sebagian dari mereka menganggap bahwa porkas hanya kedok belaka untuk melegalkan kembali permainan judi. Pertentangan ini semakin besar, hingga akhirnya pemerintah mengganti porkas dengan kupon sumbangan olahraga berhadiah. Di mana, pemain tidak lagi menebak menang, kalah atau seri, tapi hanya menebk skor pertandingan saja.

Pelarang Judi di Indonesia

Sempat bersinar beberapa tahun yang lalu, permainan judi resmi dilarang oleh negara. Adapun dasar-dasar dari pelarangan ini adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 KUHP

Undang-undang pertama yang memuat tentang larangan bermain judi adalah undang-undang hukung pidana pasal 303 KUHP. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa hukuman bagi para penjudi, baik yang mengajak, menyediakan tempat dan pemilik usahanya dikenakan denda sebesar 25 juta rupiah atau penjara paling lama 10 tahun.

Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 303 Bis KUHP

Aturan selanjutnya berasal dari undang-undang hukum pidana pasal 303 bis KUHP. Pasal ini merupakan kelanjutan dari pasal sebelumnya. Di dalam pasal 303 bis KUHP ini dinyatakan bahwa seseorang yang secara sengaja melakukan atau mengikuti permainan judi di tempat umum bersama banyak orang, maka akan dikenakan sanksi berupa hukuman 4 tahun penjara atau denda sebanyak 10 juta rupiah.Aturanini dimaksudkan untuk segala jenis praktik perminan judi di tempat umum. Salah satunya adalah perjudian yang melibatkan hewan atau sabung ayam. berwenang.

UU Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 27 UU ITE

Aturan yang memuat tentang larangan bermain judi yang terakhir adalah UU No. 11 tahun 2008 pasal 27 UU ITE. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa semua orang yang menyebarkan atau membuka kesempatan untuk mengakses perjudian Keluaran Sydney Hari Ini berbasis online, maka akan dikenakan hukuman penjara paling lama 6 tahun atau denda sebanyak 1 milyar rupiah. Adanya aturan ini adalah untuk menindaklanjuti perkembangan perjudian berbasis online yang saat ini sedang ramai dibicarakan.

Diharapkan dengan adanya aturan-aturan tersebut, masyarakat bisa lebih paham bahwa permainan judi memang dilarang oleh negara. Selain bisa merusak moral bangsa, permainan ini pun kerap menimbulkan masalah-masalah baru. Seperti penggunaan narkoba, tindak kriminalitas yang semakin tinggi dan lain sebagainya.

Pemerintah sebagai pelindung rakyat harus bisa menegakkan dengan benar terkait dengan aturan larangan bermain judi di atas. Agar bisa tercipta kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera. Selain itu, pemerintah pun harus terus mengawasi permainan judi konvensional ataupun modern saat ini yang mungkin saja dimainkan secara sembunyi-sembunyi oleh rakyatnya. Penyuluhuan terhadap rakyat mengenai dampak negatif dari permainan ini pun perlu dilakukan. Agar mereka tidak mudah tergiur dengan hadiah yang ditawarkan dan memutuskan untuk ikut bergabung.

Meskipun pernah diresmikan, tapi pemerintah terus berupaya untuk membuat, menerapkan dan menegakkan aturan-aturan tentang larangan bermain judi. Sehingga, negara bisa terbebas dari permainan ini.